''Kecap'' Olimpiade Sains
Oleh Kebamoto
aat ini (8-14 Agustus 2008) berlangsung Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Makassar, yang bertujuan menjaring siswa-siswi berbakat untuk dilatih kembali menghadapi olimpiade regional dan internasional. Di samping itu, pemerintah dan "pekerja" olimpiade sering mengusung tujuan lain, seperti, peningkatan mutu pendidikan nasional dan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara dengan medali Olimpiade Internasional (OSI).
Semua tujuan itu sah-sah saja. Namun, apakah betul OSN dan OSI berhubungan erat dengan mutu pendidikan? Tulisan ini berupa otokritik karena penulis juga melatih siswa-siswi menuju OSN di NTT.
Jumlah siswa yang ikut dalam OSN dan OSI hanya segelintir (tidak sampai 1 persen) dari seluruh siswa. Sementara, mutu pendidikan terkait dengan mutu seluruh siswa, termasuk yang tidak ikut OSN apalagi OSI. Pertanyaan kritisnya, pertama, bagaimana mungkin segelintir siswa dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya? Sementara itu, untuk mengikuti OSN dan OSI diperlukan dana yang bisa-bisa mencapai Rp 100 miliar per tahun (dari seleksi tingkat kecamatan hingga OSI). Kedua, sekalipun telah begitu banyak medali diterima oleh siswa juara dalam OSN dan OSI, namun mutu pendidikan Indonesia tetap tiarap?
Secara kodrati, distribusi populasi siswa terhadap potensi akademik mengikuti distribusi normal, di mana hanya sekitar satu persen yang sangat pintar. Sisanya 99 persen adalah siswa kebanyakan. Kasarnya, OSN dengan seleksi mulai dari kecamatan sampai nasional hanya melibatkan satu persen siswa yang berpotensi pintar. Sisanya adalah kelompok penonton olimpiade sains. Gebyar olimpiade sains hanya menyangkut segelintir populasi dan karena itu olimpiade sains tidak serta-merta berdampak signifikan pada mutu pendidikan nasional.
Jika dikaitkan dengan masalah kebangsaan, tentu kita tidak mau mengiring siapapun pada pemahaman bahwa pembangunan di negeri ini hanya tanggung jawab segelintir orang pintar. Terlebih lagi jika kita memperhatikan teori multiple intelligentsia Wagner di mana terdapat tujuh kecerdasan pada manusia. Olimpiade sains hanya memperlombakan kecerdasan logika-matematika. Kelompok siswa 99 persen pasti memiliki kecerdasan lain, semisal, kecerdasan linguistik, musik, gerak, dan lain-lain.
Jalan Panjang
Siswa-siswi yang memperoleh medali baik tingkat OSN maupun OSI diseleksi dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan akhirnya OSN. Lalu mereka dilatih kembali untuk maju dalam OSI. Tentu saja sejak awal di kecamatan siswa yang ikut seleksi hanyalah juara satu di sekolah. Lalu hasil seleksi dari berbagai kecamatan diseleksi di tingkat kabupaten dan seterusnya ke tingkat provinsi.
Hanya satu atau dua siswa tiap provinsi per mata pelajaran yang dikirim ke OSN, apalagi OSI. Pelatihan siswa untuk menghadapi OSN di tingkat provinsi dilakukan oleh dosen-dosen dari berbagai universitas. Lalu, untuk menghadapi OSI, pelatihan ditangani oleh TOFI, TOBI, dan lain-lain yang tentu saja pelaksanaannya dosen juga.
Artinya, pertama, hal itu membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagai contoh, menurut hasil pemeriksaan BPK terhadap anggaran Dikdasmen-Diknas tahun 2007, pelatihan TOFI selama 168 hari menuju OSI menelan dana Rp 3,1 miliar. Sementara itu ada juga tim Biologi, Kimia, Matematika, Komputer, dan Astronomi. Belum lagi biaya seleksi dan pelatihan di setiap kabupaten/kota, provinsi serta untuk penyelenggaraan OSN yang melibatkan ribuan orang.
Kedua, sejak awal guru sudah tidak terlibat, apalagi siswa yang masuk kelompok 99 persen. Tidak terlibatnya guru antara lain disebabkan materi olimpiade sangat berbeda dari materi di sekolah. Logis kalau dampak olimpiade sains pada mutu pendidikan sangat kecil.
Ketiga, siswa-siswi yang berhasil meraih medali OSN atau OSI adalah hasil pelatihan dan bukan cerminan mutu pendidikan di sekolah.
Acuan Guru
Sebetulnya OSN dan OSI bukan tidak berguna. Agar berkorelasi dengan mutu pendidikan perlu dilakukan beberapa langkah implementasi di sekolah dengan syarat, pertama, soal-soal OSN haruslah menjadi acuan
bagi guru untuk menyusun soal evaluasi yang baik di sekolah. Untuk itu, soal OSN harus berpijak pada standar materi pada setiap tingkat satuan pendidikan. Soal OSN untuk SMP tidak diambil dari materi SMA dan soal OSN untuk SMA tidak dari materi universitas.
Selama ini hanya soal OSN untuk SD yang konsisten. Juga soal-soal SMP dan SMA haruslah mengandalkan logika dan bukan hapalan, seperti memakai rumus dan memasukkan apa yang sudah diketahui. Jadi, mengarah pada problem solving! Dengan demikian, guru dapat belajar mem-buat soal evaluasi yang bagus di samping penguasaan konsep yang dalam.
Kedua, pelatihan tidak terlalu lama dan intensif. Biarkan pelatihan seminggu dalam sebulan saja lalu anak-anak dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Kesempatan kembali dimanfaatkan untuk membenahi pelajaran lain. Dewasa ini, penguasaan hanya satu mata pelajaran tidak menjamin berhasil menegatasi persoalan dalam kehidupan yang interdisipliner.
Ketiga, jangan memaksakan sekolah atau guru untuk mengejar OSN atau OSI jika "material" siswanya tidak memadai. Yang terutama adalah pendidikan untuk semua.
Keempat, pembenahan proses pembelajaran di sekolah lewat peningkatan mutu guru dengan pelatihan dan revitalisasi sekolah guru berdasarkan standar proses pembelajaran, menurut PP No. 19 Tahun 2005.
Kelima, berbarengan dengan peningkatan mutu pembelajaran, durasi pelatihan olimpiade sains semakin dikurangi sampai tidak ada sama sekali. Dengan demikian, siswa yang mengikuti lomba olimpiade sains murni berasal dari sekolah. Pada saat itu barulah dipastikan bahwa prestasi olimpiade sains mencerminkan mutu pembelajaran di sekolah.
Ibaratnya, OSN dan OSI dianalogikan sebagai bumbu kecap dan pendidikan adalah ayamnya. Olimpiade sains yang berkorelasi dengan mutu pendidikan ibarat makan pakai "ayam kecap". Jangan-jangan, tanpa mengurusi ayam dan hanya serius pada produksi bumbu kecap, kita akan makan pakai bumbu kecap saja tanpa ayam. Padahal, gizi ayam tanpa bumbu kecap sama saja. Semoga!
Penulis adalah dosen Fisika FMIPA-UI
Oleh Kebamoto
aat ini (8-14 Agustus 2008) berlangsung Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Makassar, yang bertujuan menjaring siswa-siswi berbakat untuk dilatih kembali menghadapi olimpiade regional dan internasional. Di samping itu, pemerintah dan "pekerja" olimpiade sering mengusung tujuan lain, seperti, peningkatan mutu pendidikan nasional dan untuk mengharumkan nama bangsa dan negara dengan medali Olimpiade Internasional (OSI).
Semua tujuan itu sah-sah saja. Namun, apakah betul OSN dan OSI berhubungan erat dengan mutu pendidikan? Tulisan ini berupa otokritik karena penulis juga melatih siswa-siswi menuju OSN di NTT.
Jumlah siswa yang ikut dalam OSN dan OSI hanya segelintir (tidak sampai 1 persen) dari seluruh siswa. Sementara, mutu pendidikan terkait dengan mutu seluruh siswa, termasuk yang tidak ikut OSN apalagi OSI. Pertanyaan kritisnya, pertama, bagaimana mungkin segelintir siswa dapat meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya? Sementara itu, untuk mengikuti OSN dan OSI diperlukan dana yang bisa-bisa mencapai Rp 100 miliar per tahun (dari seleksi tingkat kecamatan hingga OSI). Kedua, sekalipun telah begitu banyak medali diterima oleh siswa juara dalam OSN dan OSI, namun mutu pendidikan Indonesia tetap tiarap?
Secara kodrati, distribusi populasi siswa terhadap potensi akademik mengikuti distribusi normal, di mana hanya sekitar satu persen yang sangat pintar. Sisanya 99 persen adalah siswa kebanyakan. Kasarnya, OSN dengan seleksi mulai dari kecamatan sampai nasional hanya melibatkan satu persen siswa yang berpotensi pintar. Sisanya adalah kelompok penonton olimpiade sains. Gebyar olimpiade sains hanya menyangkut segelintir populasi dan karena itu olimpiade sains tidak serta-merta berdampak signifikan pada mutu pendidikan nasional.
Jika dikaitkan dengan masalah kebangsaan, tentu kita tidak mau mengiring siapapun pada pemahaman bahwa pembangunan di negeri ini hanya tanggung jawab segelintir orang pintar. Terlebih lagi jika kita memperhatikan teori multiple intelligentsia Wagner di mana terdapat tujuh kecerdasan pada manusia. Olimpiade sains hanya memperlombakan kecerdasan logika-matematika. Kelompok siswa 99 persen pasti memiliki kecerdasan lain, semisal, kecerdasan linguistik, musik, gerak, dan lain-lain.
Jalan Panjang
Siswa-siswi yang memperoleh medali baik tingkat OSN maupun OSI diseleksi dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan akhirnya OSN. Lalu mereka dilatih kembali untuk maju dalam OSI. Tentu saja sejak awal di kecamatan siswa yang ikut seleksi hanyalah juara satu di sekolah. Lalu hasil seleksi dari berbagai kecamatan diseleksi di tingkat kabupaten dan seterusnya ke tingkat provinsi.
Hanya satu atau dua siswa tiap provinsi per mata pelajaran yang dikirim ke OSN, apalagi OSI. Pelatihan siswa untuk menghadapi OSN di tingkat provinsi dilakukan oleh dosen-dosen dari berbagai universitas. Lalu, untuk menghadapi OSI, pelatihan ditangani oleh TOFI, TOBI, dan lain-lain yang tentu saja pelaksanaannya dosen juga.
Artinya, pertama, hal itu membutuhkan dana yang sangat besar. Sebagai contoh, menurut hasil pemeriksaan BPK terhadap anggaran Dikdasmen-Diknas tahun 2007, pelatihan TOFI selama 168 hari menuju OSI menelan dana Rp 3,1 miliar. Sementara itu ada juga tim Biologi, Kimia, Matematika, Komputer, dan Astronomi. Belum lagi biaya seleksi dan pelatihan di setiap kabupaten/kota, provinsi serta untuk penyelenggaraan OSN yang melibatkan ribuan orang.
Kedua, sejak awal guru sudah tidak terlibat, apalagi siswa yang masuk kelompok 99 persen. Tidak terlibatnya guru antara lain disebabkan materi olimpiade sangat berbeda dari materi di sekolah. Logis kalau dampak olimpiade sains pada mutu pendidikan sangat kecil.
Ketiga, siswa-siswi yang berhasil meraih medali OSN atau OSI adalah hasil pelatihan dan bukan cerminan mutu pendidikan di sekolah.
Acuan Guru
Sebetulnya OSN dan OSI bukan tidak berguna. Agar berkorelasi dengan mutu pendidikan perlu dilakukan beberapa langkah implementasi di sekolah dengan syarat, pertama, soal-soal OSN haruslah menjadi acuan
bagi guru untuk menyusun soal evaluasi yang baik di sekolah. Untuk itu, soal OSN harus berpijak pada standar materi pada setiap tingkat satuan pendidikan. Soal OSN untuk SMP tidak diambil dari materi SMA dan soal OSN untuk SMA tidak dari materi universitas.
Selama ini hanya soal OSN untuk SD yang konsisten. Juga soal-soal SMP dan SMA haruslah mengandalkan logika dan bukan hapalan, seperti memakai rumus dan memasukkan apa yang sudah diketahui. Jadi, mengarah pada problem solving! Dengan demikian, guru dapat belajar mem-buat soal evaluasi yang bagus di samping penguasaan konsep yang dalam.
Kedua, pelatihan tidak terlalu lama dan intensif. Biarkan pelatihan seminggu dalam sebulan saja lalu anak-anak dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Kesempatan kembali dimanfaatkan untuk membenahi pelajaran lain. Dewasa ini, penguasaan hanya satu mata pelajaran tidak menjamin berhasil menegatasi persoalan dalam kehidupan yang interdisipliner.
Ketiga, jangan memaksakan sekolah atau guru untuk mengejar OSN atau OSI jika "material" siswanya tidak memadai. Yang terutama adalah pendidikan untuk semua.
Keempat, pembenahan proses pembelajaran di sekolah lewat peningkatan mutu guru dengan pelatihan dan revitalisasi sekolah guru berdasarkan standar proses pembelajaran, menurut PP No. 19 Tahun 2005.
Kelima, berbarengan dengan peningkatan mutu pembelajaran, durasi pelatihan olimpiade sains semakin dikurangi sampai tidak ada sama sekali. Dengan demikian, siswa yang mengikuti lomba olimpiade sains murni berasal dari sekolah. Pada saat itu barulah dipastikan bahwa prestasi olimpiade sains mencerminkan mutu pembelajaran di sekolah.
Ibaratnya, OSN dan OSI dianalogikan sebagai bumbu kecap dan pendidikan adalah ayamnya. Olimpiade sains yang berkorelasi dengan mutu pendidikan ibarat makan pakai "ayam kecap". Jangan-jangan, tanpa mengurusi ayam dan hanya serius pada produksi bumbu kecap, kita akan makan pakai bumbu kecap saja tanpa ayam. Padahal, gizi ayam tanpa bumbu kecap sama saja. Semoga!
Penulis adalah dosen Fisika FMIPA-UI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar