Pendidikan yang Menopang Sektor Ril
Dr. rer.nat. Kebamoto
Indonesia telah lama mengabaikan pendidikan yang menopang sektor ril sehingga sangat sulit SDM hasil pendidikan melahirkan usaha kecil dan menengah (UK/UM). Akibat terlalu bertumpuhnya tujuan pendidikan hanya kepada sektor usaha besar/raksasa demi yang namanya pertumbuhan ekonomi, maka ketika badai krisis ekonomi global melanda, pondasi ekonomi kita ikut gonjang-ganjing tidak karuan karena kurangnya UK/UM. Meski kita sudah sangat memahami tingginya ketahanan UK/UM pada krisis tahun 1997-1997, pemerintah tidak serta merta menopangnya, salah satunya, lewat pembenahan sistem pendidikan yang melahirkan banyak SDM yang berani bertaruh dalam kanca UK/UM. Padahal, terlalu banyak lembaga industri termasuk Bank yang siap menopang wirausaha di kalangan siswa mau pun mahasiswa belakangan ini.
Penataan pendidikan harus (mulai) diarahkan untuk melahirkan banyak SDM pionir di segala lini dan semua tempat yang mampu berkiprah dalam UK/UM sekali gus menciptakan lapangan kerja sekecil apapun. Stategi ini menemukan relevansinya yang sangat kuat manakala kita menengok data BPS (tahun 2004 hingga 2006) tentang data pengangguran yang didominasi lulusan SLTA ke bawah (lebih dari 10 juta) ketimbang jumlah pengangguran diploma dan sarjana yang hanya 500-800 ribu saja. Jadi pengangguran yang paling urgen ditangani adalah penggangguran berpendidikan rendah yang bersangkut paut dengan pendidikan dasar dan menengah.
Belum lagi jika kita meneropong ke depan, bahwa ancaman angkatan kerja produktif yang tinggi yang jika tidak ditangani dengan tepat akan menghasilkan masalah sosial di segala aspek. Faktanya (data 2004) penduduk usia produktif (umur di atas 15 tahun) sekitar 150 juta; angkatan kerja lebih dari 100 juta; dan daya serap sektor industri utama tidak beranjak dari sekitar 93 juta. Artinya ada kekurangan kesempatan kerja sekitar 10-12 juta. Statistik memperlihatkan peningkatan jumlah usia produktif dan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan penciptaan lapangan kerja baru. Stagnannya penambahan kesempatan kerja lebih dirasakan oleh lulusan SLTA ke bawah ketimbang Diploma I sampai sarjana.
Melihat data pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA ke bawah, pengembangan jiwa wirausaha, pembinaan karakter dan kompetensi dan kerjasama dunia pendidikan dengan dunia kerja merupakan tawaran yang tepat. Artinya, penciptaan lapangan kerja lewat angkatan kerja itu sendiri melalui penataan pendidikan di segala jenjang jauh lebih penting ketimbang jalan panjang menguasai IPTEK untuk ekonomi itu.
Kesalahan mendasar bangsa ini dalam memandang pendidikan adalah menganggap bahwa semua orang sama potensi akademiknya. Asalkan semua orang bersekolah saja dan diajar dengan baik dari SD sampai universitas pasti pintar. Karena itu, jalur pendidikan yang kebanyakan ditempuh dan diminati secara sukarela dalam masyarakat hanya jalur SD-SMP-SMA-Universitas untuk menjadi sarjana dan kemudian ahli. Jalur alternatif, yaitu jalur kejuruan tidak diminati. Mungkin anak dan orang tua takut dianggap bodoh (?).
Kita lupa bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang terdistribusi sesuai kurva normal. Artinya, dalam satu populasi manusia, hanya sekitar 20-30 % yang memiliki potensi akademik yang layak menempuh jalur SD-SMP-SMA-Universiatas. Lalu antara (40-50%) harus difasilitasi lewat jalur SD-SMP-SMK-Politeknik. Sisanya (20-40% lagi) diarahkan langsung ke bidang vokasional seperti berbagai kursus keterampilan. Karena potensi akademik adalah kodrat alami, tidak mungkin dengan pendidikan yang berwawasan apapun dan kurikulum internasional apapun menjadikan semua anak didik pintar dan pantas masuk ke universtas.
Penataan pendidikan semestinya, dalam konteks ekonomi, para siswa sejak SMP (berdasarkan UN dan test IQ) dipilah ke jalur umum (SMA lalu ke Universitas dan jadi ahli) dan jalur kejuruan (SMK lalu ke Politeknik) serta vokasional menjadi trampil. Jalur SMA-Universitas dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu yang bermuara kepada akademisi seperti dosen dan peneliti serta yang bermuara kepada profesional seperti guru, dokter, dan lain-lain. Sedangkan SMK-Politeknik akan bermuara kepada pekerja madya dan wirausahawan dalam segala lini usaha termasuk UK/UM.
Kemudian, untuk menarik minat agar siswa rela ke SMK tidak cukup dengan iklan, kurikulum dan sarana praktek saja. Proteksi lapangan kerja dan perlindungan hasil usaha para lulusan jalur kejuruan memegang kunci utama untuk mendorong maraknya sekolah kejuruan. Artinya, “jatah” kerja jalur kejuruan tidak boleh diisi oleh lulusan dari jalur lain dan pemerintah serta juga masyarakat harus rela memakai produk mereka dan karenanya membeli produk UK/UM yang mereka hasilkan. Untuk memastikan bahwa “jatah” kesempatan kerja lulusan kejuruan agar tidak “dijarah” lulusan jalur lain, diperlukan Undang-Undang dan/atau PERDA dalam konteks daerah. Konkritnya, kalau ada lulusan bukan perhotelan, misalnya, yang bekerja di sektor perhotelan harus ditindak. Kalau ada tukang yang tidak berlatar belakang tukang, juga harus ditindak. Tambahannya, mesti dibangun kerelaan pemerintah dan masyarakat untuk mengutamakan belanja barang yang diproduksi oleh wirausahawan yang ‘menetas’ dari sekolah kejuruan tadi. Percuma saja seorang lulusan kejuruan pertukangan yang sudah dibina menjadi wirausahawan bidang mebeler (kursi, meja dan lemari) namun masyarakatnya lebih senang belanja produk lain yang dari luar negeri. Percuma saja itu SMK pertanian kalau masyarakatnya senangnya belanja produk pertanian dari luar negeri. Tentu saja mesti dibenahi dengan tata niaga yang mendukung.
Solusi untuk mengatasi pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA ke bawah yaitu melalui penciptaan lapangan kerja yang berorientasi pada produk atau pekerjaan yang “low-technology content” untuk menampung 10 juta penganggur SLTA ke bawah tadi. Kita semua tahu sektor-sektor yang dimaksudkan adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertukangan dan kerajinan termasuk lapangan kerja yang kandungan teknologinya rendah dan produknya pun memiliki kandungan teknologi rendah. Konteks kita, apalagi INDONESIA, masih relevan dengan produk yang kandungan teknologinya rendah. Apalagi persoalan utama kita saat ini adalah perut. Kita tentu ingat lompatan ORBA yang membuat pesawat terbang. Yang bisa menjual pesawat hanya presiden dan kepada presiden lain dan itupun tidak laku. Rakyat yang didominasi oleh SDM mutu rendah (80% petani) merupakan pasar yang handal bagi produk berkandungan teknologi rendah. Lupakan yang tinggi-tinggi, tugas utama kita saat ini hanya memastikan rakyat dapat makan teratur!
Terakhir adalah pembangunan pendidikan lewat non-formal yang berhubungan dengan kompetensi pengelolaan finansial. Kemampuan masyarakat mengelola finansial masih haru-biru. Inilah yang Robert T. Kiyosaki sebut sebagai pendidikan tentang intelegensi finansial. Banyak daerah yang ‘kemasukan’ dana milyaran rupiah setiap tahun. Namun dalam sekejab dana itu hilang mengalir kembali ke Jakarta lalu terus ke manca negara lewat berbagai produk/bahan impor kita. Rakyat di pedesaan yang kecakapannya finansialnya masih rendah terus-menerus tinggal dalam banyak musim: ada musim uang, ada musim pesta, musim kawin lagi, musim judi, musim mabuk dan musim lapar kembali. Konon khabarnya, ada daerah di Indonesia yang waktu cengkeh menjadi primadona mempunyai kebiasaan aneh: cuci tangan pakai bir, beli kulkas untuk simpan baju dan membeli mobil dan motor walaupun setiap hari ke kebun cengkeh. Intelegensia finansiallah yang mungkin menjadi ‘setan’ menguapnya dana-dana bantuan IDT atau BLT dan berbagai program ‘bagi-bagi’ uang pemerintah yang berakhir mengenaskan. Lalu apakah ini bukan tugas pendidikan kita?
Dr. rer.nat. Kebamoto, dosen Fisika FMIPA-UI, Pemred Majalah Pendidikan INSIDE praktisi pendidikan, tinggal di Depok, Jawa Barat
Dr. rer.nat. Kebamoto
Indonesia telah lama mengabaikan pendidikan yang menopang sektor ril sehingga sangat sulit SDM hasil pendidikan melahirkan usaha kecil dan menengah (UK/UM). Akibat terlalu bertumpuhnya tujuan pendidikan hanya kepada sektor usaha besar/raksasa demi yang namanya pertumbuhan ekonomi, maka ketika badai krisis ekonomi global melanda, pondasi ekonomi kita ikut gonjang-ganjing tidak karuan karena kurangnya UK/UM. Meski kita sudah sangat memahami tingginya ketahanan UK/UM pada krisis tahun 1997-1997, pemerintah tidak serta merta menopangnya, salah satunya, lewat pembenahan sistem pendidikan yang melahirkan banyak SDM yang berani bertaruh dalam kanca UK/UM. Padahal, terlalu banyak lembaga industri termasuk Bank yang siap menopang wirausaha di kalangan siswa mau pun mahasiswa belakangan ini.
Penataan pendidikan harus (mulai) diarahkan untuk melahirkan banyak SDM pionir di segala lini dan semua tempat yang mampu berkiprah dalam UK/UM sekali gus menciptakan lapangan kerja sekecil apapun. Stategi ini menemukan relevansinya yang sangat kuat manakala kita menengok data BPS (tahun 2004 hingga 2006) tentang data pengangguran yang didominasi lulusan SLTA ke bawah (lebih dari 10 juta) ketimbang jumlah pengangguran diploma dan sarjana yang hanya 500-800 ribu saja. Jadi pengangguran yang paling urgen ditangani adalah penggangguran berpendidikan rendah yang bersangkut paut dengan pendidikan dasar dan menengah.
Belum lagi jika kita meneropong ke depan, bahwa ancaman angkatan kerja produktif yang tinggi yang jika tidak ditangani dengan tepat akan menghasilkan masalah sosial di segala aspek. Faktanya (data 2004) penduduk usia produktif (umur di atas 15 tahun) sekitar 150 juta; angkatan kerja lebih dari 100 juta; dan daya serap sektor industri utama tidak beranjak dari sekitar 93 juta. Artinya ada kekurangan kesempatan kerja sekitar 10-12 juta. Statistik memperlihatkan peningkatan jumlah usia produktif dan angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan penciptaan lapangan kerja baru. Stagnannya penambahan kesempatan kerja lebih dirasakan oleh lulusan SLTA ke bawah ketimbang Diploma I sampai sarjana.
Melihat data pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA ke bawah, pengembangan jiwa wirausaha, pembinaan karakter dan kompetensi dan kerjasama dunia pendidikan dengan dunia kerja merupakan tawaran yang tepat. Artinya, penciptaan lapangan kerja lewat angkatan kerja itu sendiri melalui penataan pendidikan di segala jenjang jauh lebih penting ketimbang jalan panjang menguasai IPTEK untuk ekonomi itu.
Kesalahan mendasar bangsa ini dalam memandang pendidikan adalah menganggap bahwa semua orang sama potensi akademiknya. Asalkan semua orang bersekolah saja dan diajar dengan baik dari SD sampai universitas pasti pintar. Karena itu, jalur pendidikan yang kebanyakan ditempuh dan diminati secara sukarela dalam masyarakat hanya jalur SD-SMP-SMA-Universitas untuk menjadi sarjana dan kemudian ahli. Jalur alternatif, yaitu jalur kejuruan tidak diminati. Mungkin anak dan orang tua takut dianggap bodoh (?).
Kita lupa bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan yang terdistribusi sesuai kurva normal. Artinya, dalam satu populasi manusia, hanya sekitar 20-30 % yang memiliki potensi akademik yang layak menempuh jalur SD-SMP-SMA-Universiatas. Lalu antara (40-50%) harus difasilitasi lewat jalur SD-SMP-SMK-Politeknik. Sisanya (20-40% lagi) diarahkan langsung ke bidang vokasional seperti berbagai kursus keterampilan. Karena potensi akademik adalah kodrat alami, tidak mungkin dengan pendidikan yang berwawasan apapun dan kurikulum internasional apapun menjadikan semua anak didik pintar dan pantas masuk ke universtas.
Penataan pendidikan semestinya, dalam konteks ekonomi, para siswa sejak SMP (berdasarkan UN dan test IQ) dipilah ke jalur umum (SMA lalu ke Universitas dan jadi ahli) dan jalur kejuruan (SMK lalu ke Politeknik) serta vokasional menjadi trampil. Jalur SMA-Universitas dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu yang bermuara kepada akademisi seperti dosen dan peneliti serta yang bermuara kepada profesional seperti guru, dokter, dan lain-lain. Sedangkan SMK-Politeknik akan bermuara kepada pekerja madya dan wirausahawan dalam segala lini usaha termasuk UK/UM.
Kemudian, untuk menarik minat agar siswa rela ke SMK tidak cukup dengan iklan, kurikulum dan sarana praktek saja. Proteksi lapangan kerja dan perlindungan hasil usaha para lulusan jalur kejuruan memegang kunci utama untuk mendorong maraknya sekolah kejuruan. Artinya, “jatah” kerja jalur kejuruan tidak boleh diisi oleh lulusan dari jalur lain dan pemerintah serta juga masyarakat harus rela memakai produk mereka dan karenanya membeli produk UK/UM yang mereka hasilkan. Untuk memastikan bahwa “jatah” kesempatan kerja lulusan kejuruan agar tidak “dijarah” lulusan jalur lain, diperlukan Undang-Undang dan/atau PERDA dalam konteks daerah. Konkritnya, kalau ada lulusan bukan perhotelan, misalnya, yang bekerja di sektor perhotelan harus ditindak. Kalau ada tukang yang tidak berlatar belakang tukang, juga harus ditindak. Tambahannya, mesti dibangun kerelaan pemerintah dan masyarakat untuk mengutamakan belanja barang yang diproduksi oleh wirausahawan yang ‘menetas’ dari sekolah kejuruan tadi. Percuma saja seorang lulusan kejuruan pertukangan yang sudah dibina menjadi wirausahawan bidang mebeler (kursi, meja dan lemari) namun masyarakatnya lebih senang belanja produk lain yang dari luar negeri. Percuma saja itu SMK pertanian kalau masyarakatnya senangnya belanja produk pertanian dari luar negeri. Tentu saja mesti dibenahi dengan tata niaga yang mendukung.
Solusi untuk mengatasi pengangguran yang didominasi oleh lulusan SLTA ke bawah yaitu melalui penciptaan lapangan kerja yang berorientasi pada produk atau pekerjaan yang “low-technology content” untuk menampung 10 juta penganggur SLTA ke bawah tadi. Kita semua tahu sektor-sektor yang dimaksudkan adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertukangan dan kerajinan termasuk lapangan kerja yang kandungan teknologinya rendah dan produknya pun memiliki kandungan teknologi rendah. Konteks kita, apalagi INDONESIA, masih relevan dengan produk yang kandungan teknologinya rendah. Apalagi persoalan utama kita saat ini adalah perut. Kita tentu ingat lompatan ORBA yang membuat pesawat terbang. Yang bisa menjual pesawat hanya presiden dan kepada presiden lain dan itupun tidak laku. Rakyat yang didominasi oleh SDM mutu rendah (80% petani) merupakan pasar yang handal bagi produk berkandungan teknologi rendah. Lupakan yang tinggi-tinggi, tugas utama kita saat ini hanya memastikan rakyat dapat makan teratur!
Terakhir adalah pembangunan pendidikan lewat non-formal yang berhubungan dengan kompetensi pengelolaan finansial. Kemampuan masyarakat mengelola finansial masih haru-biru. Inilah yang Robert T. Kiyosaki sebut sebagai pendidikan tentang intelegensi finansial. Banyak daerah yang ‘kemasukan’ dana milyaran rupiah setiap tahun. Namun dalam sekejab dana itu hilang mengalir kembali ke Jakarta lalu terus ke manca negara lewat berbagai produk/bahan impor kita. Rakyat di pedesaan yang kecakapannya finansialnya masih rendah terus-menerus tinggal dalam banyak musim: ada musim uang, ada musim pesta, musim kawin lagi, musim judi, musim mabuk dan musim lapar kembali. Konon khabarnya, ada daerah di Indonesia yang waktu cengkeh menjadi primadona mempunyai kebiasaan aneh: cuci tangan pakai bir, beli kulkas untuk simpan baju dan membeli mobil dan motor walaupun setiap hari ke kebun cengkeh. Intelegensia finansiallah yang mungkin menjadi ‘setan’ menguapnya dana-dana bantuan IDT atau BLT dan berbagai program ‘bagi-bagi’ uang pemerintah yang berakhir mengenaskan. Lalu apakah ini bukan tugas pendidikan kita?
Dr. rer.nat. Kebamoto, dosen Fisika FMIPA-UI, Pemred Majalah Pendidikan INSIDE praktisi pendidikan, tinggal di Depok, Jawa Barat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar